Reformasi Birokrasi Langkah Cepat Mencapai Tujuan

Oleh : pada 01 November 2011

Pembenahan birokrasi atau Reformasi Birokrasi yang telah dilaksanakan sejak tahun 2006 merupakan  salah satu agenda nasional. Kata reformasi  yang didengungkan sejak berakhirnya orde baru tahun 1998 sampai saat ini masih menjadi primadona yang diidam-idamkan perwujudannya oleh sebagai besar masyarakat Indonesia yang diarahkan pada terwujudnya efisiensi, efektifitias dan clean government. Reformasi ini seutuhnya diarahkan pada perubahan masyarakat yang termasuk didalamnya masyarakat birokrasi (pemerintahan), dalam melakukan perubahan ke arah kemajuan.

Di usia yang ke-13 tahun ini sejak adanya penggerakan reformasi tahun 1998, kehidupan  masyarakat birokrasi  masih mengalami beberapa permasalahan, seperti halnya: masih adanya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN); tingkat kualitas pelayanan publik belum mampu memenuhi harapan publik; tingkat efisiensi, efektifitas dan produktivitas yang belum optimal dari birokrasi pemerintahan; tingkat trasparansi dan akuntabilitas birokrasi pemerintahan masih rendah; tingkat disiplin dan etos kerja pegawai yang masih rendah. Permasalahan-permasalahan diatas merupakan beberapa alasan mengapa kita perlu melakukan pembenahan terhadap sistem birokrasi kita (reformasi birokrasi). Selain itu masih adanya jurang pemisah antara masyarakat birokrasi dengan masyarakat yang dilayani (social distance), terutama dalam hubungannya melakukan pelayanan dari yang memberi layanan (birokrat) dengan masyarakat yang dilayani ataupun terkesan berbelit-belit.

Melakukan reformasi birokrasi dalam dunia birokrasi yang sedang berjalan, sama halnya dengan melakukan  suatu proses untuk mengubah proses, prosedur birokrasi publik dan sikap serta tingkah laku birokrat untuk mencapai efektivitas birokrasi dan tujuan pembangunan nasional.

Reformasi Birokrasi inipun bertujuan untuk melakukan perubahan pola pikir (mind set), budaya kerja (culture set) dan perilaku (behavior). Proses perubahan/pembaruan ini dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, oleh karena itu bila dilihat dari tujuannya reformasi ini memang membutuhkan kerja keras serta komitmen yang kuat dari seluruh masyarakat birokrasi. Dalam melakukan perubahan yang lebih baik, lebih fleksibel, lebih lincah, dan lebih peka pada tuntutan publik. Bila tidak, niscaya kita akan tergulung oleh gelombang besar perubahan dunia dan negara ini khususnya dan tertinggal oleh perubahan diluar.

Kesungguhan pemerintah dalam melakukan reformasi birokrasi ditegaskan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (RPJPN 2005-2025), yang menyatakan bahwa:

“pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah, agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya”.

Undang-Undang tersebut ditindaklanjuti salah satunya oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melaui Grand Design dan Roadmap Reformasi Birokrasi, yang berisikan langkah-langkah untuk menerapkan reformasi birokrasi sampai dengan tahun 2025. Penyelenggaraan Reformasi birokrasi di berbagai rumpun birokrasi di tingkat Kementerian, lembaga dan Pemerintah Daerah, paling tidak mempunyai 3 aspek penting yang harus dilakukan yaitu: perbaikan kelembagaan (organisasi); ketatalaksanaan atau perbaikan bisnis proses; dan peningkatan manajemen Sumber Daya Manusia.

Perbaikan  Kelembagaan (organisasi)

Organisasi sebagai salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam melakukan penyelenggaraan Reformasi Birokrasi. Penyelenggaraan organisasi paling tidak mempunyai tiga unsur, yaitu: adanya orang yang bekerja (man), adanya kerjasama (cooperation) dan adanya tujuan (goal) yang akan dicapai oleh organisasi tersebut. Biasanya dalam prilaku organisasi unsur pekerja dan kerjasama merupakan hal yang rutin terjadi sebagaimana mestinya perjalanan organisasi sebelumnya.  Dalam reformasi birokrasi ini yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita menetukan kejelasan titik akhir  atau tujuan  apa  yang akan dicapai. Tentunya pencapaian tujuan melalui prosedur, program, pola (network), kebijaksanaan (policy), strategi, anggaran (budgeting), dan peraturan-peraturan (regulation) yang telah ditetapkan. Selain pentingnya ketiga unsur tersebut, penciptaan lingkungan organisasi yang kondusif mutlak diperlukan dalam kesuksesan penyelenggaraan reformasi birokrasi. Hal ini dikarenakan organisasi merupakan sebagai suatu sistem terbuka yang berada di dalam sebuah lingkungan. Kegiatan organisasi akan merubah lingkungan dan juga sebaliknya lingkungan akan mendorong perubahan pada organisasi. Begitu juga iklim organisasi yang tercipta dalam interaksi antar personil yang terlibat di dalamnya.

Bagaimana kesiapan kita sebagai masyarakat birokrasi yang berkumpul dalam organisasi birokrasi, sudah siapkah organisasi kita mengikuti ritme yang diperlukan dalam melakukan reformasi birokrasi kita.  Bagaimana lingkungan kerja,  hal-hal yang berada di sekelilingnya, mencakup kerja karyawan di kantor. Apakah Kondisi lingkungan kerja lebih banyak tergantung dan diciptakan oleh pimpinan, sehingga suasana kerja yang tercipta tergantung pada pola yang diciptakan pimpinan. Organisasi dalam sistem reformasi birokrasi harus bisa menselaraskan lingkungan kerja antar berbagai komponen didalamnya, tidak berdasarkan pola yang dikendalikan oleh satu sistem (otoriter) tetapi lebih mengarah kepada hal-hal yang mendukung  penciptaan lingkungan organisasi yang kondusif.  Organisasi dalam sistem reformasi birokrasipun harus dapat menciptakan struktur tugas, desain pekerjaan, pola kepemimpinan, pola kerjasama, ketersediaan sarana kerja, dan imbalan (reward system).

Perbaikan ketatalaksanaan (bussiness process)

Bussiness process yang kita kenal dengan sebutan ketatalaksanaan organisasi adalah salah satu unsur yang cukup penting selain perbaikan Kelembagaan dan peningkatatan Sumber Daya Manusia dalam melakukan reformasi birokrasi. Perbaikan ketatalaksanaan dalam reformasi birokrasi yang dimaksud adalah melakukan serangkaian proses analisis dan perbaikan tatalaksana yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur dalam setiap hal yang akan dicapai dalam suatu organisasi. Perbaikan ketatalaksanaan organisasi pada mulanya adalah melakukan pembuatan-pembuatan perangkat atau alat bantu organisasi, dalam hal ini paling tidak mempunyai 3 perangkat ketatalaksanaan organisasi yaitu: adanya pembuatan atau perbaikan Standar Operasional Prosedur (SOP), termasuk didalamnya perbaikan standar kinerja pelayanan; perbaikan struktur organisasi; pembuatan atau perbaikan uraian pekerjaan  (Job Description).

SOP yang merupakan perangkat pendukung Reformasi birokrasi merupakan penetapan tertulis mengenai aktivitas-aktivitas baku yang harus dilakukan dalam proses penyelenggaraan tata kerja organisasi. Dengan adanya SOP kita akan melihat  kapan, dimana dan oleh siapa serta bagaimana hasil yang akan dapatkan dalam setiap proses yang dikerjakannya itu.  Dengan SOP ini pun kita akan mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh organisasi maupun individu  dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya, sehingga  efisiensi dan efektifitas akan tercapai dan sekaligus menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat, baik dari sisi mutu, waktu dan prosedur. Apa jadinya sebuah organisasi apabila tidak mempunyai SOP, tentunya akan berdampak buruk pada perkembangan organisasinya dengan kata lain akan kehilangan fokus siapa sesungguhnya yang memakai jasa mereka dan bagaimana cara menyuguhkan pelayanan yang baik kepada pengguna atau pelanggan serta bagaimana tim kerja dalam organisasi tersebut bisa bekerja secara teratur, dan secara otomatis agenda reformasi birokrasi yang sedang kita galakan, akan menjadi gamang pencapaiannya.

Perbaikan struktur organisasi adalah bagian dari perangkat ketatalaksanaan yang mendukung dari agenda Reformasi Birokrasi. Struktur organisasi yang dikembangkan dalam hal ini paling tidak mempunyai beberapa pilar yang harus dipenuhi agar struktur yang dibuat bukan hanya indah dilihat tetapi bisa berfungsi dengan baik. beberapa pilar organisasi yang harus diperhatikan dalam melakukan penyusunan struktur organisasi adalah bagaimana kita bisa melakukan pembagian kerja (division of work), Pengelompokan Pekerjaan (Departmentalization), penentuan relasi antar bagian dalam organisasi (hierarchy), penentuan mekanisme untuk mengintegrasikan aktifitas antar bagian dalam organisasi atau koordinasi (coordination). Dengan memperhatikan beberapa pilar tersebut, kita bisa melihat fungsi dan  peran kita dalam sebuah organisasi apakah sebagai unsur pimpinan (administrator), manager atau bahkan para pekerja (non management/ workers).

Perbaikan ketatalaksanaan organisasi dalam rangka Reformasi Birokrasi inipun dilakukan dengan adanya penyusunan Uraian Pekerjaan bagi setiap pelaku organisasi baik di tatanan managemen ataupun staf pelaksana organisasi. Uraian jabatan atau biasanya dikenal dengan sebutan Job Description adalah berisi uraian pekerjaan atau tugas pokok, kewenangan, dengan siapa saja harus melakukan pekerjaan baik dalam hal perintah ataupun koordinasi dalam interaksi  antar anggota organisasi.

Peningkatan Sumber Daya Manusia

Peningkatan Sumber Daya Manuasi dalam Istilah dunia birokrasi yang dikenal dengan dengan istilah “kepegawaian” biasanya identik dengan urusan administratif, seperti pengangkatan, kepangkatan dan penggajian pegawai, penyelesaian mutasi, pemberhentian, dan pemensiunan, serta tata usaha kepegawaian. Padahal dalam tatanan reformasi birokrasi peningkatan SDM atau peningkatan kapasitas pegawai erat kaitanya dengan perencanaan dan pengembangan pegawai yang akan menyokong pengembangan kapasitas kelembagaan reformasi birokrasi tatanan organisasi pemerintahan.

Sebagai langkah awal dalam melakukan peningkatan SDM dalam tatanan birokrasi adalah melakukan kajian mengenai fungsi bagian kepegawaian sebagai unit yang melaksanakan pengelolaan dan pembinaan kepegawaian. Kajian yang dilakukan meliputi perbaikan mekanisme kerja dan desain struktur organisasi untuk mengoptimalisasikan fungsi berupa, perencanaan sumber daya manusia dan rekrutmen, pembangunan pola mutasi, pembangunan system assessment center, pembangunan sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi, peningkatan akuntabilitas, dan peningkatan koordinasi dan kolaborasi dengan unit pembina kepegawaian dan unit teknis terkait. Seluruh kegiatan tersebut merupakan bagian integral dari program perencanaan dan pengembangan SDM, sehingga  organisasi birokrasi Kementerian Kesehatan dan jaringannya termasuk Dinas Kesehatan propinsi, kabupaten/ kota atau bahkan puskesmas  akan memiliki SDM yang profesional dan bertanggung jawab yang akan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan kepada masyarakat. Selain itu dalam melakukan peningkatan sumber daya manusia harus berprinsip dalam  penempatan SDM yang kompeten pada tempat dan waktu yang sesuai, sistem pola karir yang jelas dan terukur, pengelolaan SDM berbasis kompetensi, serta keakuratan dan kecepatan penyajian informasi SDM sesuai kebutuhan manajemen organisasi.

Peningkatan Sumber Daya Manusia terhadap masing-masing individu sebagai masyarakat birokrasi dilakukan dengan menyelenggarakan pendidikan di berbagai jenjang  dan pelatihan berbasis kompetensi yang akan mendukung tujuan organisasi tersebut yang pada akhirnya mencapai reformasi birokrasi yang paripurna.

Reformasi Birokrasi Menciptakan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan yang baik

Reformasi Birokrasi yang mempunyai unsur adanya perbaikan dalam hal Kelembagaan (organisasi); Ketatalaksanaan atau perbaikan bisnis proses; dan Peningkatan manajemen sumber daya manusia akan menciptakan suatu mekanisme kerja organisasi pemerintahan yang baik. organisasi yang baik secara otomatis dengan sendirinya  akan bisa menyuguhkan pelayanan prima bagi masyarakat.

Pelayanan Prima bisa dikatakan memberikan pelayanan terbaik atau bahkan sangat baik, karena sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku atau dimiliki oleh instansi yang memberikan pelayanan. Pertanyaannya bagaimana apabila suatu instansi belum memiliki standar pelayanan, tetapi bisa memberikan pelayanan yang sangat baik atau terbaik sehingga bisa memuaskan pihak yang dilayani (pelanggan), apakah bisa disebut menyuguhkan pelayanan prima kepada pelanggan, tentu jawabanya adalah ‘’ya’’ karena sesuatu hal dapat dikatakan melakukan pelayanan prima jika pelayanan yang diberikan adalah pelayanan yang sesuai dengan Harapan Pelanggan, namun tetap hasil tersebut biasanya ditempuh melalui jalan 3 pilar dalam  reformasi birokrasi.

Bagaimana kita melihat aplikasi reformasi birokrasi, dan pelayanan prima yang disuguhkan kepada masyarakat, bisa kita lihat dalam kehidupan pekerjaan kita di puskesmas sebagai organisasi pembangunan kesehatan di lini depan. Ketika seorang akan melakukan pengobatan ke puskesmas seorang pasien akan lebih mudah apabila dalam memberikan pelayanan dengan melihat adanya SOP bagaimana tatacara pengobatan pelayanan di puskemas dari mulai pendafataran, pemeriksaan, pengambilan obat dan sampai batas waktu berapa lama seorang pasien akan melakukan proses pengobatan di puskesmas. Selain itu akan lebih maksimal lagi apabila adanya penempatan ketenagaan yang menangani di masing-masing bagian tersebut sesuai dengan kompetensinya. Apabila melihat proses tersebut paling tidak puskesmas tersebut bisa memberikan pelayanan prima dan dengan sendirinya sudah menerapkan Reformasi Birokrasi.

Reformasi Birokrasi yang diselenggarakan secara utuh inipun akan menciptakan tatanan kepemerintahan yang baik (Good Governance) karena unsur-unsur yang terdapat dalam amanat reformasi birokrasi merupakan nafas dalam pembangunan kepemerintahan yang baik. bagi Kementerian Kesehatan sendiri dengan adanya tatanan  kepemerintahan yang baik, bisa diyakini, pencapaian tujuan Kementerian Kesehatan baik yang tercantum dalam Rencana Srategis Kementerian Kesehatan, RPJMN ataupun MDGs akan tercapai dengan baik, dan tentunya keberhasilan inipun akan dicapai dengan baik apabila pola-pola dalam Reformasi birokrasi ini bisa dijalankan baik di tingkat dinas kesehatan propinsi, dinas kesehatan kabupaten/ kota dan puskesmas sebagai lini depan pembangunan kesehatan di Indonesia.

Reformasi Birokrasi di Lingkungan Ditjen GIKIA

Pelaksanaan kegiatan menuju Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan dan Ditjen Bina Gizi dan KIA telah banyak dilakukan dalam beberapa tahun diantaranya adalah dalam hal organisasi, Kementerian Kesehatan RI sudah melakukan Reorganisasi Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang diatur dalam Permenkes Nomor 1144 tahun 2010, dengan struktural baru ini Kementerian Kesehatan lebih tegas lagi dalam melakukan fungsi, efisiensi, dan efektifitas, organisasi disusun berdasarkan visi, misi, dan strategi  yang melalui RPJMN, Rencana Strategis Kementerian Kesehatan dan juga mengemban target MDGs; Penyusunan uraian Jabatan baik jabatan Struktural dan Jabatan fungsional dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Ditjen Bina Gizi dan KIA. Dalam bidang SDM telah melakukan pembenahan Sistem Informasi Kepegawaian secara elektronik dimulai dari perekrutan hingga pengembangan informasi kepegawaian lainnya (SIMKA). Mengarah pada manajemen kepegawaian modern, profesional, netral, sejahtera, berdayaguna, berhasil guna, produktif, transparan, bersih dan bebas KKN dalam rangka meraih laporan keuangan wajar tanpa pengecualian (WTP); Pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan dalam melakukan  pengadaan barang dan jasa, yang semula dilakukan secara manual, saat ini telah dilakukan dengan LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik); Akuntabilitas Kinerja Aparatur dilakukan dengan melakukan pembenahan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang efektif diterapkan dimasing-masing unit kerja eselon I dengan menitikberatkan indikator berbasis kinerja; Pengawasan terhadap elemen-elemen pengawasan fungsional, pengawasan internal, pengawasan eksternal, dan pengawasan masyarakat; dan pelayanan publik sebagai barometer transparansi dan akuntabilitas, diharapkan dapat didorong upaya mewujudkan pelayanan publik yang prima seperti dalam pengurusan rekomendasi perijinan pengobat tradisional Lokal dan Asing.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Pencarian

Aplikasi

BOK

Dokumentasi Kegiatan

Link to Dokumentasi KegiatanLink to Dokumentasi KegiatanLink to Dokumentasi KegiatanLink to Dokumentasi KegiatanLink to Dokumentasi KegiatanLink to Dokumentasi KegiatanLink to Dokumentasi KegiatanLink to Dokumentasi KegiatanLink to Dokumentasi KegiatanLink to Dokumentasi Kegiatan

Referensi

Jumlah Pengunjung

Ganti ke versi mobile