Sekretariat

Diseminasi PP. NO 33 Tahun 2012

Jakarta (14/6/12). Menyusul ditetapkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif sosialisasi tentang PP ini terus digalakan. Meski sudah disahkan, Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif perlu dikawal agar penerapannya berjalan lancar. Beberapa hal perlu diwaspadai karena dikhawatirkan bisa menghalangi hak-hak bayi untuk mendapat ASI Eksklusif.

Desiminasi dihadiri ± 150 orang dari lintas sektor dan program dengan tujuan memberikan pemahaman kepada lintas program dan sector terkait dalam rangka mendukung implementasi PP No. 33 tahun 2012.

Sebagai Narasumber bapak Wisnu Setiawan dari Assisten Deputi Perundangan dari Sekertaris Negara menyampaikan bahwa referensi PP No 33 tahun 2012 adalah International Code Of Marketing Of Breast Milk Substitutes (dikeluarkan oleh WHO 1981), kaidah dalam PP ini sudah sesuai dengan norma agama dan norma yang berkembang dimasyarakat. Perintah untuk menyusui juga ada dalam al-quran yaitu surat al-baqarah ayat 233 (Hak Menyusu Bagi Seorang Anak).

Meski sudah ada PP tentang Pemberian ASI Eksklusif, namun beberapa hal masih harus diatur lebih rinci melalui peraturan-peraturan lain. Terkait hal itu, Direktur Bina Gizi, Dr. Minarto, MPS menyampaikan Kementerian Kesehatan sedikitnya akan menerbitkan 4 peraturan yang akan mendukung PP ASI. “Intinya jangan sampai ada hambatan bagi ibu-ibu yang akan menyusui bayinya,”.

Menurut Beliau keempat masalah yang akan diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) adalah sebagai berikut :

  1. Donor ASI
  2. Penggunaan susu formula
  3. Penerapan sanksi atas pelanggaran PP ASI
  4. Penyelenggaraan fasilitas menyusui di tempat umum

Kementerian Kesehatan melalui Dir. Bina Gizi dan pihak terkait lainnya akan mengupayakan sesegera mungkin penerbitan keempat Permenkes tersebut. Namun ia berharap, peraturan-peraturan itu bisa selesai dalam waktu dekat atau paling tidak dalam 1 tahun masa transisi yang diberikan untuk mensosialisasikan PP No 33/2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif.

Selain melalui Permenkes penerapan PP tentang Pemberian ASI Eksklusif khususnya di daerah juga perlu didukung dengan Perda-perda (Peraturan Daerah). Sebagai contoh, Minarto menyebut adanya Perda tentang pemberian ASI Ekslusif di Klaten, Jateng yang dinilainya cukup bagus untuk dicontoh.

Perda yang mengatur pemberian ASI Eksklusif seperti di Klaten kini juga sudah dimiliki oleh pemerintah daerah Makasar dan dalam waktu dekat, Nusa Tenggara Barat juga akan memiliki Perda yang sama.

Banyak Tanggapan yang muncul dari Desiminasi PP 33 tahun 2012 diantaranya dari AIMI.

 

Salah satu peserta Desiminas dari Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) sebagai organisasi yang terdiri dari ibu menyusui dan memiliki misi untuk meningkatkan angka ibu menyusui dan bayi yang mendapatkan ASI di Indonesia, menyambut baik diterbitkannya PP 33/2012 tentang Pemberian ASI Ekslusif. AIMI juga sangat mendukung pemerintah dalam melaksanakan dan mengawasi penerapan dari PP. No. 33 tahun 2012, sebagai upaya untuk meningkatkan pemberian ASI eksklusif yang merupakan awal dari penciptaan generasi berkualitas untuk membangun Indonesia dimasa mendatang.

Meskipun demikian, AIMI mencermati pada pasal 6 yang berbunyi: “setiap ibu yang melahirkan harus memberikan ASI ekslusif kepada bayi yang dilahirkannya” dapat menimbulkan penafsiran yang kurang tepat, bahwa ibu yang tidak menyusui akan terkena sanksi. Sementara amanah dari pasal 128 (2) UU 36 menyatakan: “selama pemberian ASI, pihak keluarga, pemerintah, pemda dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas umum dan khusus.”

Page 1 of 2 | Next page