Pertemuan Teknis Nasional Program Kesehatan Ibu Tahun 2013: Ajang Berbagi Kisah Sukses Daerah

Oleh : pada 08 February 2013
(kiri ke kanan) Bidan Rusmiati Am.Keb, Dukun Saemi, Dinkes Kab Merangin, Direktur Bina Kesehatan Ibu, Dinkes Kab Tapin, Kadinkes Kab Tasikmalaya, Kadinkes Kab Demak, dan Dinkes Kab Lombok Barat

(kiri ke kanan) Bidan Rusmiati Am.Keb, Dukun Saemi, Dinkes Kab Merangin, Direktur Bina Kesehatan Ibu, Dinkes Kab Tapin, Kadinkes Kab Tasikmalaya, Kadinkes Kab Demak, dan Dinkes Kab Lombok Barat

Wilayah Indonesia yang sangat beragam baik dari segi kondisi geografis, adat budaya, dan karakteristik masyarakat, menjadikan setiap daerah memiliki permasalahan, hambatan, dan kebutuhan yang berbeda dalam melaksanakan program-program kesehatan ibu dan reproduksi.

Kondisi ini menuntut adanya kerja sama yang baik antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi serta Kabupaten/Kota untuk pencapaian program-program pembangunan kesehatan ibu dan reproduksi. Pemerintah Pusat lebih banyak berperan sebagai penentu arah/kebijakan pembangunan, sedangkan Pemerintah Daerah menentukan teknis pelaksanaannya, sesuai dengan situasi dan kondisi riil di daerahnya masing-masing.

Beberapa daerah dinilai telah berhasil melaksanakan dan mengembangkan program-program kesehatan ibu dan reproduksi. Direktorat Bina Kesehatan Ibu merasa perlu menggali dan mengangkat kisah-kisah sukses daerah ini untuk menjadi evaluasi pembelajaran serta agar dapat direplikasi oleh daerah lain yang memiliki permasalahan dan kebutuhan serupa. Oleh karena itu, Direktorat Bina Kesehatan Ibu mengundang daerah-daerah yang dinilai sukses melaksanakan program kesehatan ibu untuk berbagi pengalaman melalui ajang Pertemuan Teknis Nasional Program Kesehatan Ibu Tahun 2013 yang diselenggarakan pada tanggal 5-8 di Bandung, Jawa Barat.

Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah mengawali kisah sukses dalam men-sinergikan berbagai sumber daya (anggaran, tenaga) yang fokus untuk program KIA. Sinergi perencanaan ini terwujud berkat dilakukannya DTPS KIBBLA (District Team Problem Solving Program Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, dan Anak). Sesuai hasil analisis permasalahan kesehatan yang dilakukan, AKI dan AKB memang menjadi tantangan utama di Kabupaten Demak. Oleh karena itu, berbagai sumber anggaran dan tenaga difokuskan untuk menggempur masalah tersebut. Anggaran APBD, DAK, BOK, dan Jamkesmas/Jampersal ditetapkan untuk fokus ke program KIA. Semua desa dipastikan memiliki minimal 1 bidan, dan bidan tersebut dipastikan tinggal di desa. Hal ini berdampak positif dimana beberapa tahun terakhir cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan telah mencapai 100% dan jumlah kematian ibu pun terus menurun.

(kiri ke kanan) Direktur Bina Upaya Kesehatan Dasar, Direktur Bina Kesehatan Ibu, Kasubdit Bina Kesehatan Ibu Bersalin Nifas, dan Direktur Kesertaan KB Jalur Pemerintah BKKBN

(kiri ke kanan) Direktur Bina Upaya Kesehatan Dasar, Direktur Bina Kesehatan Ibu, Kasubdit Bina Kesehatan Ibu Bersalin Nifas, dan Direktur Kesertaan KB Jalur Pemerintah BKKBN

Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB juga sukses mengembangkan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K). Dukungan penuh kepala desa dan warga meningkatkan kesadaran akan kepedulian terhadap kesehatan ibu. Sementara itu Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat telah berhasil mengembangkan Program Kesehatan Reproduksi Terpadu serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan.

Kabupaten Pandeglang di Provinsi Banten mengawali kisah sukses dalam mengembangkan program kemitraan bidan dan dukun, dengan membagi pengalaman program tersebut di Desa Panacaran, Kecamatan Munjul. Bidan Rusmiati, Am.Keb menceritakan perjuangan merintis dan mengembangkan program kemitraan bidan dan dukun sejak tahun 2008. Penyajian makin menarik karena salah satu dukun yang telah bermitra, yaitu Dukun Saemi, juga diajak serta untuk berbagi pengalaman menjadi dukun, baik sebelum maupun setelah bermitra. Saat ini program ini telah berdampak nyata. Melalui kemitraan ini, sejak tahun 2008 cakupan pertolongan persalinan ditolong tenaga kesehatan terus meningkat, bahkan dalam dua tahun terakhir telah mencapai 100%. Selain itu, sejak tahun 2009 tidak ada lagi kasus kematian ibu di Desa Panacaran.

Kisah sukses lain disampaikan oleh Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan yang telah melaksanakan penguatan manajemen data kesehatan ibu melalui pemantapan PWS KIA di Puskesmas. Melalui manajemen data yang baik, maka Puskesmas akan dapat merencanakan kegiatan dengan lebih fokus untuk menjawab permasalahan setempat.

Sementara itu, Kabupaten Merangin Provinsi Jambi berhasil mengembangkan program Rumah Tunggu Kelahiran. Adalah Bidan Maryani yang telah merintis keberadaan Rumah Tunggu Kelahiran di Desa Nilo Dingin, Kecamatan Lembah Masurai. Perjuangannya merintis Rumah Tunggu Kelahiran ini berangkat dari keprihatinannya terhadap nasib kaum ibu di desanya yang memiliki keterbatasan akses karena kondisi geografis yang sulit. Rumah Tunggu Kelahiran yang telah dirintis sejak tahun 2007 ini kini telah berdampak besar, dimana dalam beberapa tahun terakhir ini tidak ada lagi kasus kematian ibu.

Pertemuan dimanfaatkan untuk saling berbagi pengalaman dalam mengembangkan berbagai program kesehatan ibu di daerah

Pertemuan dimanfaatkan untuk saling berbagi pengalaman dalam mengembangkan berbagai program kesehatan ibu di daerah

Di tingkat Provinsi, Lampung berbagi kisah mengenai manajemen data kesehatan ibu di tingkat Provinsi dengan berbagai tantangan dalam mengkoordinasikan pelaporan data dari kabupaten/kota. Saat ini seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung telah tertib tepat waktu dalam melaporkan data program kesehatan ibu dengan memanfaatkan teknologi internet melalui sistem pelaporan online Komunikasi Data Gizi KIA Terintegrasi yang dikembangkan oleh Ditjen Bina Gizi dan KIA Kemenkes RI.

Provinsi Sulawesi Tengah membagi pengalamannya dalam merintis dan mengembangkan Kelas Ibu Hamil sejak tahun 2011. Saat ini sudah ribuan Kelas Ibu hamil terbentuk di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Dampak positif keberadaan kelas ibu hamil ini sudah dirasakan, dimana cakupan program kesehatan ibu terus meningkat dan demand creation masyarakat untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan semakin baik.

Kesuksesan mengembangkan kegiatan Audit Maternal Perinatal (AMP) dikisahkan oleh Provinsi Jawa Timur, yang telah melaksanakan kegiatan ini sejak tahun 1997. Sementara itu Daerah Istimewa Yogyakarta membagi pengalamannya dalam mengembangkan program KB Pascapersalinan. Koordinasi dan kerjasama yang baik antara Dinas Kesehatan dan BKKBN menjadi kunci suksesnya pelaksanaan program KB di DIY, termasuk KB pascapersalinan.

Dalam forum pertemuan ini, peserta juga makin diperkaya informasi melalui paparan berbagai kebijakan terkini Kementerian Kesehatan, seperti Direktur Bina Kesehatan Ibu yang menyajikan Kebijakan Program Kesehatan Ibu Tahun 2013, Direktur Bina Upaya Kesehatan Dasar yang menyajikan Evaluasi Kesiapan Puskesmas PONED, Direktur Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah BKKBN yang menyajikan Kebijakan Alat dan Obat Kontrasepsi Pelayanan KB, serta Direktur Bina Obat Publik yang memberikan Evaluasi Penyediaan Obat Program Kesehatan Ibu.

Setditjen Bina Gizi dan KIA juga berbagi informasi mengenai Kebijakan BOK 2013, Biro Perencanaan dan Anggaran menyajikan Kebijakan DAK 2013, serta PPJK yang memberikan Evaluasi Pelaksanaan Jampersal 2012 dan Kebijakan Jampersal 2013, serta Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan yang menyajikan Evaluasi Kesiapan RS PONEK.

Direktur Bina Kesehatan Ibu bersama Dinkes yang sukses mengembangkan program kesehatan ibu di tingkat provinsi

Direktur Bina Kesehatan Ibu bersama Dinkes yang sukses mengembangkan program kesehatan ibu di tingkat provinsi

Dalam kesempatan ini HOGSI-POGI juga berbagi hasil Kajian Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu Tahun 2012 yang merupakan hasil assessment yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan HOGSI-POGI, FKM UI, IBI, serta lembaga/organisasi internasional. Badan Litbangkes Kemenkes juga menyajikan Rekomendasi Intervensi Program Penurunan AKI berdasarkan kolaborasi hasil Riskesdas 2010, Sensus Penduduk 2010, serta Rifaskes 2011. Rekomendasi yang diberikan baik oleh HOGSI-POGI maupun Badan Litbangkes makin memperkaya para peserta dalam menajamkan fokus intervensi yang efektif dalam upaya mempercepat penurunan AKI.

Direktur Bina Kesehatan Ibu dr. Gita Maya Koemara Sakti, MHA mengharapkan daerah dapat memetik banyak pelajaran dari berbagai best practice yang dilaksanakan daerah lain, untuk dapat direplikasi di daerah masing-masing sesuai permasalahan dan kebutuhan setempat. Direktur Bina Kesehatan Ibu juga mengharapkan agar rekomendasi yang diberikan oleh HOGSI-POGI dan Badan Litbangkes dapat menjadi perhatian serius untuk dapat dilaksanakan di daerah.

Khusus untuk pelaporan, Direktur Bina Kesehatan Ibu menekankan pentingnya ketertiban dan ketepatan waktu pelaporan data cakupan program kesehatan ibu dengan memanfaatkan teknologi informasi, baik melalui website Gizi KIA maupun melalui e-mail.

Dalam kesempatan ini, Direktur Bina Kesehatan Ibu juga berkenan memberikan penghargaan bagi daerah-daerah yang telah berhasil mengembangkan program-program kesehatan ibu dan reproduksi.
(dit bina kes ibu)


Kategori :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Pencarian

Aplikasi

BOK

Dokumentasi Kegiatan

Link to Dokumentasi KegiatanLink to Dokumentasi KegiatanLink to Dokumentasi KegiatanLink to Dokumentasi KegiatanLink to Dokumentasi KegiatanLink to Dokumentasi KegiatanLink to Dokumentasi KegiatanLink to Dokumentasi KegiatanLink to Dokumentasi KegiatanLink to Dokumentasi Kegiatan

Referensi

Jumlah Pengunjung

Ganti ke versi mobile